Sabtu, 16 November 2013
Senin, 11 November 2013
Tagged under:
Haiiiii Haiiiiii,,. :D
Budaya Politik di Indonesia
Haiiiii Haiiiiii,,. :D
Kali ini aku bakalan bagiin salah satu tugas sekolah yang udah lama jadi penghuni di laptopku nih,. :)
Iniii diaaaa...... Taraaa ,.. Prokprokprok :D
BUDAYA POLITIK DI
INDONESIA
A. Budaya Politik
1. Pengertian Politik
Istilah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu kata polis yang berarti negara atau kota. Dalam kehidupan
bernegara,politik diartikan sebagai ilmu atau seni/kemahiran untuk mencukupi
dan menyelenggarakan keperluan maupun kepentingan bangsa dan negara.dalam
bahasa inggris, politics diartikan sebagai suatu rangkaian asa/prinsip keadaan,
cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan tertentu.
Berikut adalah pendapat para ahli
tentang pengertian politik.
a. Joyce Mitchel
Politik
adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan untuk masyarakat
atau melalui cara umum.
b. Roger F. Soltau
Ilmu
politik mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan
melaksanakan tujuan itu.
c. Max Weber
Politik
adalah ikhtiar untuk mendapatkan andil kekuasaan, biasanya terjadi dalam suatu
negara atau kelompok-kelompok manusia yang tercakup di dalamnya.
d. Prof. Miriam Budiarjo
Politik
merupakan bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan masyarakat
dan pelaksanaan tujuan itu.
e. Aristoteles
Setiap
kata polis atau negara adalah
asosiasi. Manusia selalu berkeinginan untuk menguasai, mendapat pengaruh,
bahkan jika mungkin menjadi pemenang. Itulah sebabnya dalam berbagai bentuk
kehidupan sering terjadi benturan-benturan atau konflik.
Politik dibedakan menjadi dua, yaitu
sebagai berikut :
1. Politik teoritis,
meliputi keseluruhan dari asas dan ciri-ciri yang khas dan negara tanpa
membahas aktifitas dan tujuan yang akan dicapai.
2. Politik praktis,
mempelajari negara sebagai suatu lembaga yang bergerak dengan fungsi-fungsi dan
tujuan-tujuan tertentu, yaitu negara sebagai lembaga yang dinamis.
2. Sistem Politik
Sistem politik adalah mekanisme
sepeprangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu
sama lain yang menunjukkan dimensi waktu lampau, kini, dan mendatang.
Klasifikasi sisitem
politik adalah sebagai berikut.
a. Sistem politik tradisional yang
terdiri atas sisitem politik patrikal, petrimodial, feodal.
b. Sistem politik antara tradisional
dan modern yang disebut dengan sisitem politik kerajaan birokrasi.
c. Sistem politik modern yang terdiri
atas sistem politik demokrasi dan sistem politik kediktatoran (otoriter dan
totaliter).
Dari segi jumlah partai, sistem
politik dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1.
Sistem Satu Partai (One Party System/
Mono Party System)
Hanya terdapat satu partai besar yang
berkuasa, sedangkan pertai-partai kecil tidak diakui atau dikesampingkan.
2. Sistem Dua Partai (Two Party Sistem/ Bi Party Sistem)
Terdapat dua partai yang saling
berebut kekuasaan atau dukungan. Jika salah satu partai politik menang dalam
pemilu maka akan dapat menguasai pemerintahan, sedangkan partai lain (yang
kalah) menjadi oposisi.
3. Sistem Banyak Partai (Multy Party Sistem)
Terdapat beberapa partai dan setiap
partai berjuang untuk memenang-kan pemilu.
Menurut Fred W. Riggs, ada empat institusi utama sistem
politik, yaitu sebagai berikut.
a.
Eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan
pemerintahan.
b.
Birokrasi, yaitu keseluruhan pejabat negara
yang bekerja secara tidak turun temurun di bawah eksekutif.
c.
Legislatif, yaitu suatu majelis yang terdiri
atas orang-orang yang memegang jabatan jabatan melalui pemilihan umum untuk
menduduki jabatan negara.
d. Partai Politik,
yaitu suatu lembaga yang mengajukan calon-calonnya malalui suatu pemilihan umum
untuk menduduki jabatan negara.
3. Budaya Politik
a.
Austin Ranney
Budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik
dan pemerintahanyang dipegang secara bersama-sama.
b. Samuel Beer
Buday politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap
emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa
yang harus dilakukan oleh pemerintah.
c. Almond dan Verba
Buday politik adalah suatu sikap
orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam
bagiannya, serta sikap terhadap peranan negara yang ada di dalam sistem itu.
d. Rusandi Sumintapura
Budaya politik adalah pola tingkah
laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para
anggota suatu sistem politik.
4. Ciri-Ciri Budaya Politik
Ciri-ciri budaya politik adalah
sebagai berikut,
a. Sebagai suatu
sistem yang dinamis.
b. Terdapat tingkah
laku sosial yang dialokasikan secara otoriatif.
c. Terdapat legitimasi
pemerintah.
d. Accountability of system (pertanggung
jawaban)
e. Competition (persaingan)
f. Partisipatif (peran
serta)
5. Tipe-Tipe Budaya Politik
a.
Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan
1)
Budaya
Politik Militan
Budaya politik ini menciptakan
ketegangan dan dapat menimbulkan konflik, secara otomatis kerja sama tidak akan
terjalin.
2)
Budaya
Politik Toleransi
Budaya politik ini bersikap netral
dan mengkritisi ide-ide orang tanpa mencurigai orang tersebut.
b. Berdasarkan Sikap
Terhadap Tradisi dan Perubahan
Ø
Budaya
Politik Memiliki Sikap Mental Absolut
v Budaya politik yang mempunyai sikap
mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu
sempurna dan tak dapat diubah lagi.
Ø
Budaya
Politik Memiliki Sikap Mental Akomodatif
Tipe akomodatif dari budaya politik
melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan
mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.
c. Berdasarkan Orientasi Politiknya
Ø
Budaya
Politik Parokial
Ciri-ciri budaya politik parokial,
·
Pelaku
politik memiliki peran yang banyak.
·
Biasanya
terdapat pada masyarakat tradisional.
·
Anggota
masyarakat cenderung tidak emnaruh minat terhadap objek politik yang luas.
·
Kesadaran
anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan dalan masyarakat.
Ø Budaya Politik Kaula
Ciri-ciri budaya politik kaula,
·
Masyarakat
menyadari otoritas pemerintah sepenuhnya.
·
Kehidupan
ekonomi warga negara sudah baik dan tingkat pendidikan relatif maju.
·
Masyarakat
bersikap menerima saja keputusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh
dikoreksi apalagi ditentang.
·
Tidak
ada keinginan untuk memberi masukan, tuntunan, atau mengkritisi pemerintah
karena masyarakat menganggap dirinya tidak berdaya memengaruhi sistem politik
pemerintah.
Ø
Budaya
Politik Partisipan
Ciri-ciri budaya politk partisipan,
·
Mampu
menilai terhadap masalah atau isu politik yang timbul dalam berkehidupan
bernegara.
·
Menyadari
adanya wewenang atau kekuasaan pemerintah.
·
Memiliki
kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya selaku warga
negara.
·
Mampu
dan berani memberi masukan, gagasan, tuntutan, dan kritik terhadap pemerintah.
·
Memiliki
kesadaran untuk taat pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan.
·
Memiliki
pengetahuan dan kepekaan yang cukup terhadap masalah atau isu-isu mengenai
kehidupan politik negaranya.
6. Manfaat yang Diperoleh dari Memahami Budaya Politik
v Sikap warga negara terhadap sisitem
politik akan memengaruhi tuntutan, tanggapan, dukungan, serta orientasinya
terhadap sistem politik itu.
v Hubungan antara budaya politik dan
sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran
politik dapat dimengerti.
7. Partai Politik
Ø Pengertian Partai Politik
·
Carl
J. Friedich, berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang
terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan
penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya.
·
R.H
Soltau, berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang
sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu politik, dan dengan
memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan
dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
·
Sigmund
Neumann, berpendapat bahwa partai politik adalah organisasi dari
aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai politik yang berusaha
untuk menguasai pemerintahan, serta merebut dukungan rakyat atas dasar
persaingan dengan suatu golongan atau glongan lain yang mempunyai pandangan
berbeda.
Ø
Fungsi Partai Politik
·
Sarana
komunikasi, yaitu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.
·
Sarana
sosialisasi politik, yaitu untuk menanamkan sikap dan orientasi terhadap
fenomena politik.
·
Sarana
rekuitmen politik, yaitu untuk menyeleksi kepemimpinan.
·
Sarana
pengatur konflik, yaitu untuk mengatasi perbedaan prinsip yang ada dalam
masyarakat.
Ø
Tujuan Partai Politik
·
Mewujudkan
cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945
(alenia keempat).
·
Mengembangkan
kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila denag menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat dalam NKRI.
Ø
Klasifikasi Partai Politik
·
Sistem
satu partai/ Partai tunggal
Hanya terdapat satu partai besar yang berkuasa, akibatnya
pemerintah yang berkuasa menjadi diktator.
·
Sistem
dua partai/ Dwipartai
Terdapat dua partai yang saling berebut kekuasaan atau
dukungan. Negara dengan sistem dua partai tidak pernah terganggu dengan adanya
krisis kabinet contohnya, Amerika Serikat dan Inggris.
·
Sitem
Banyak Partai/ Multipartai
Negara dengan sistem banyak partai untuk dapat menyusun suatu
pemerintahan yang mendapat dukungan cukup dari dewan perwakilan rakyat.
Maclver
mengutarakan penggolongan partai dalam negara modern,
Ø
Golongan
Ekstrem Kiri (Partai Komunis Sosialis)
Ø
Golongan
Kiri (Partai Radikal Liberal)
Ø
Golongan
Ekstrem Kanan (Partai Reksioner)
Dari segi komposisi dan fungsi keanggotaan partai dibagi
menjadi dua jenis,
1. Partai Massa
Mengutamakan
kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota.
2. Partai Kader
Mementingkan
ketaatan organisasi dan disiplinkerja dari anggotanya.
Dari segi sifat dan
orientasi partai dibagi menjadi dua jenis,
1. Partai
Perlindungan
Memiliki organisasi yang kendor dalam
tingkat nasional, meskipun dalam tingkat lokal sering cukup ketat.
2. Partai
Ideologi atau Partai Asas
Mempunyai pandangan hidup yang di
gariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang
kuat dan mengikat.
8. Komunikasi Politik
Komunikasi politik adalah semua
kegiatan dlam sistem politik, memiliki maksud dan tujuan agar aspirasi dan
kepentingan politik warga negara diakomodasikan berbagai kebijakan politik.
Fungsi komunikasi politik,
Ø
Sebagi
salah satu cara penyerahan sejumlah tuntuna dan dukungan masukan dalam suatu
politik.
Ø
Sebagai
penghubung antara pemerintah dan rakyat dalam rangka mobilisasi sosial untuk
implementasi tujuan, memperoleh dukungan, memperoleh kepatuhan, dan integritas
politik.
Ø
Sebagai
umpan balik atas sejumlah kebijakan saran pemerintah.
Ø
Sebagai
sosialisasi kepada masyarakat.
Ø
Sebagai
kekuatan kontrol sosial yang memelihara idealisme sosial dan keseimbangan
politik.
B. Tipe Budaya Politik
yang Berkembang di Indonesia
1. Tipe-Tipe Budaya Politik yang Berkembang
di Indonesia
Ø
Budaya Politik Parokial
Budaya politik parokial berlangsung
dlam masyarakat tradisional, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh
minatterhadap objek-objek politik yang luas.
Ø
Budaya Politik Kaula
Anggota masyarakat mempunyai minat,
perhatian, mungkin pula kesa-daran terhadap sistem keseluruhan, terutama dari
segi output politik. Anggota masyarakat dapat dikatakan sebagai posisi yang
pasif.
Ø
Budaya Politik Partisipan
Anggota masyarakat yang aktif dalam
kehidupan politik. Budaya politik partisipan merupakan wujud dari budaya
demokrasi. Sebab budaya demokrasi memberikan tekanan pada pelaksanaan
pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat.
2. Ciri-Ciri Tipe Budaya Politik di
Indonesia
a. Hierarki yang Tegar/Ketat
stratifikasi sosial yang hierarkis tampak dari adanya
pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong
cilik).
b. Kecenderungan Patronage
Pola hubungan ini bersifat individual. Mereka lebih memilih
mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungan dari basisnya.
c. Kecenderungan Neopatrimonialistik
Artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan
rasional seperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan
budaya politik yang berkarakter petrimonial.
C. Sosialisasi Pengembangan Budaya
Politik
1. Pengertian Sosialisasi Politik
Dua hal yang harus diperhatikan dalam
sosialisasi politik, yaitu
Ø
Sosialisasi
berjalan terus-menerus selama hidup seseorang.
Ø Sosialisasi politik dapat berwujud
transmisi dan pengajaran ayng langsung ataupun tidak langsung.
Berikut ini pengertian
sosialisasi politik menurut beberapa ahli,
v Richard E. Dawson
Sosialisasi politik sebagai suatu
pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang
tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru
dan mereka yang menginjak dewasa.
v Alfian
Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah
proses sosialisasa politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati
betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak
dibangun.
Dari pandangan Alfian, ada dua hal
yang perlu diperhatikan, yaitu :
1. Sosialisasi politik hendaknya
dilihat sebagai proses yang berjalan terus-menerus selama peserta itu hidup.
2. Sosialisasi politk dapat berwujud
trasnmisi yang berupa pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi
informasi, nilai-nilai atau perasan-perasaan menegenai politik secara tegas.
v Gabriel A. Almond
Sosialisasi politik menunjuk pada
proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh
atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan
patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi
berikutnya.
v Irvin L. Child
Sosialisasi politik adalah segenap
proses dimana individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi
tingakah laku, dituntut untuk mengmebangkan tingkah laku aktualnya yank dibatasi
di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya
sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.
v Richard E. Dawson
Sosialisasi politk dapat dipandang
sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, dan pendangan-pandangan politik
dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara
baru dan mereka yang menginjak dewasa.
Beberapa definisi
tersebut memiliki kesamaan dan secara sama mengetengahkan segi penting
sosialisasi, yaitu:
a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil
belajar dari pengalaman atau pola-pola aksi.
b. Memberikan indikasi umum hasil beljar tingkah laku
individu dan kelompok dalam motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.
c. Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak
dan remaja saja, tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidupnya.
d. Bahwa sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan
bagi aktifitas sosial dan baik secara eksplisit memberikan penjelasan mengenai
tingkah laku sosial.
2. Masyarakat Politik
Masyarakt politik merupakan
masyarakat yang di dalamnya terkondisikan persaingan politik antarunsur
masyarakat.
Ciri-ciri masyarakat politik antara lain,
v Adanya kesadaran setiap orang selaku
anggota masyarakat/kelompok bahwa dirinya merupakan bagian dari lingkup yang
bersangkutan.
v Adanya hubungan timbal balik
antaranggota dan bersatu dengan anggota lainnya dalam masyarakat itu.
v Adanya faktor pengikat yang dimiliki
atau dirasakan bersama oleh anggota masyarakat.
v Memiliki pola perilaku yang sama dan berstruktur.
3. Proses Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik
Sarana
yang dapat dijadikan sebagai perantara dalam sosialisasi pengembangan budaya
politik , yaitu :
a.
Keluarga
Keluaraga merupakan wadah penanaman
(sosialisasi) niali-nilai politik yang paling efisien dan efektif. Menurut Easton dan Dennis, proses sosialisasi politik keluarga terhadap anak, yaitu :
1) Pengenalan otoritas melalui individu
tertentu, seperti orang tua dan anak, presiden dan polisi.
2) Perkembangan pembedaan antara
otoritas dan eksternal, yaitu antara pejabat swastadan pejabat pmerintah.
3) Pengenalan mengenai
institusi-institusi politik yang imoersonal, seperti kongres, Mahkamah Agung,
dan pemungutan suara.
4) Perkembangan pembedaan antara
institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang
diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.
b. Sekolah
Sosialisasi pengembangan budaya
politik di sekolah dilakukan melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan (civis edication). Komunitas pelajar dan
remaja sebagai pemilih pemula mempunyai potensi yang besar penyumbang suara
dalam setiap pemilu.
c. Partai Politik
Salah satu fungsi dari partai politik
adalh memainkan peran sebagi agen sosialisasi politik. Partai politik harus
mampu menciptakan image (citra)
memperjuangkan kepentingan umum agar mendapat dukungan luas masyarakat.
d. Kelompok Pertemanan (Pergaulan)
Takott Parson
menyatakn kelompok pertemanan tumbuh menjadi agen sosialisasi politik yang
sangat penting pada masa anak-anak berada di sekolah menengah atas. Selama
periode ini orang tua dan guru di sekolah kehilangan pengarauhnya. Sebaliknya,
peranan kelompok-kelompok klik, geng-geng remaja, dan kelompok-kelompok remaja
yang lain menjadi semakin penting. Kelompok pertemanan memengaruhi pembentukan
orientasi politik individu melalui beberapa cara, yaitu :
·
Kelompok
pertemanan adalah sumber sangat penting dari informasi dan sikap-sikap tentang
dunia sosial dan politik.
·
Kelompok
pertemanan merupakan agen sosialisasi politik sangat penting karena melengkapi
anggota-anggotanya dengan konsepsi politik yang lebih khusus tentang dunia
politik.
·
Menyosialisasi
individu dengan memotivasi atau menekan mereka untuk menyesuaikan diri dengan
sikap-sikap dan perilaku yang diterima oleh kelompok.
e. Pekerjaan
organisasi-organisasi formal maupun non formal yang dibentuk
berdasarkan lingkungan pekerjaan, seperti serikat buruh, klub sosial, dan yang
sejenisnya merupakan saluran komunikasi dan keyakinan yang jelas.
f. Media Massa
Media massa, seperti surat kabar,
radio, majalah, televisi, dan internet selain memberikan informasi tentang
politik, media massa juga menyampaikan nilai-nilai utama yang dianut oleh
masyarakatnya.
g. Kontak-Kontak Politik Langsung
Bila seseorang diabaikan oleh
partainya, ditipu oleh polisi, kelaparan tanpa ditolong, mengalami
ketidakadilan, atau teraniaya oleh militer, maka pandangan terhadp dunia
politik sangat mungkin berubah.
D. Budaya Politik Partisipan
1. Pengertian Partisipasi Politik
Menurut Prof. Dr. Miriam Budiarjo, dalam bukunya yang b
erjudul “Dasar-Dasar Ilmu Politik” menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah
kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencangkup semua
kegiatan suka rela melalui keikutsertaan seseorang dalam proses pemilihan
pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung
dalam penetapan kebujaksanaan umum, serta penetapan kebijakan pembangunan
nasional.
2. Bentuk-Bentuk Budaya Politik Partisipan
Sikap dan partisipan mengenai
partipasinya dalam budaya politik.
Ø Apatis (sikap masa bodoh), yakni
sikap tidak punya minat atau tidak punya perhatian pada orang lain, situasi,
gejala-gejala politik, dan sebagainya.
Ø Sinisme, seperti halnya apatis,
sisnisme menunjukkan ketidakaktifan/ kepastian seseorang pada gejala-gejala
politik yang tejadi. Sinisme cenderung menunjukkan sikap kecongkakan yang buruk
terhadap manusia sehingga baik secara pribadi maupun politis, mereka cenderung
sinis terhadap aspek tingkah laku politik.
Ø Alianasi, yaitu perasaan keterasingan
seseorang dari politik dan pemerintah masyarakat sertakecenderungan berfikir
bahwa pemerintahan dilakukan oleh orang lain, untuk orang lain, serta mengikuti
sekumpulan aturan yang tidak adil.
Ø Anomi, hampir sama dengan aliasi, namun
anomi lebih cenderung pada perasaan terpisah pada sisitem politik yang ada.
Anomi juga bercirikan kebingungan terhadap sistem politik yang ada.
Bentuk partisipasi politik yang lain adalah sebagai berikut,
·
Secara
konvensional, yaitu memberikan suara dalam pemilu, terlibat dalam kegiatan
kampanye, membuat atau bergabung dengan kelompok kepentingan, menjalin
komunikasi dengan elit politik.
·
Secara
nonkonvensional, yaitu demonstrasi, mogok (makan, kerja, dan sebagainya),
boikot, pembangkangan sipil (perlawana masyarakat tanpa kekerasan terhadap
kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan).
3. Contoh Budaya Politik Partisipan dalam Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara
a.
Kritis Memilih Presiden dan Wakil
Presiden
Kritisme pada pemilihan presiden dan wakil presiden lebih
ditekankan pada kualitas diri calon yang akan dipilih tersebut, baik dari segi
visi kenegaraan, kredibilitas moral, amanah, kapabilitas, maupun kebersihan
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
b. Kritime dalam Mewujudkan Pemilu Luber dan Jurdil
Ubtuk mewujudkan pemiklu yang luber dan jurdil dioperlukan
persyaratan minimal, diantaranya sebagai berikut :
1)
Peraturan
perundangan yang mengatur pemilu harus tidak membuka peluang bagi terjadinya
tindak kecurangan ataupun menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu.
2)
Peraturan
pelaksanaan pemilu yang memuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemilu
harus tidak membuka peluang bagi terjadinya kecurangan ataupun menguntungkan
sata atau beberapa pihak tertentu.
3)
Badan/lembaga
penyelenggara maupun panitia pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah harus
bersifat mandiri dan independen.
4)
Partai
politik peserta pemilu memiliki kesiapan yang memadai untuk terlibat dalam
penyelenggara pemilu, khususnya yang berkaitan dengan kepanitiaan pemilu serta
kemampuan mempersiapkan saksi-saksi di tempat pemungutan suara.
5)
Lembaga/organisasi/jaringan
pemantau pemilu harus terlibat aktif dalam suatu proses dan thapan pemilu di
semua tingkatan di seluruh wilayah pemilihan unutk memantau perkembangan
penyelenggaraan pemilu.
6)
Anggota
masyarakat luas, baik secara perorangan dan kelompok maupun ynag terhimpun
dalam organisasi-organisasi kemsyarakatan harus aktif dalam memantau setiap
perkembangan penyelanggaraan pemilu di daerah masing-masing.
7)
Insan
pers dan media massa harus memberikan parhatian secara khusus pada setiap
penyelenggaraan pemilu.
8) Memupuk keasadaran politik setiap
warga negara supaya semakin sadar akan hak politiknya dalam pemilu.
Semogaaaa Bermanfaat :)
Langganan:
Postingan (Atom)