Budaya Politik di Indonesia

Haiiiii Haiiiiii,,. :D
Kali ini aku bakalan bagiin salah satu tugas sekolah yang udah lama jadi penghuni di laptopku nih,. :)
Iniii diaaaa...... Taraaa ,.. Prokprokprok :D

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

A. Budaya Politik

1. Pengertian Politik

            Istilah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu kata polis yang berarti negara atau kota. Dalam kehidupan bernegara,politik diartikan sebagai ilmu atau seni/kemahiran untuk mencukupi dan menyelenggarakan keperluan maupun kepentingan bangsa dan negara.dalam bahasa inggris, politics diartikan sebagai suatu rangkaian asa/prinsip keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan tertentu.

            Berikut adalah pendapat para ahli tentang pengertian politik.

a. Joyce Mitchel

            Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan untuk masyarakat atau melalui cara umum.

b. Roger F. Soltau

            Ilmu politik mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu.

c. Max Weber

            Politik adalah ikhtiar untuk mendapatkan andil kekuasaan, biasanya terjadi dalam suatu negara atau kelompok-kelompok manusia yang tercakup di dalamnya.

d. Prof. Miriam Budiarjo

            Politik merupakan bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan masyarakat dan pelaksanaan tujuan itu.

e. Aristoteles

            Setiap kata polis atau negara adalah asosiasi. Manusia selalu berkeinginan untuk menguasai, mendapat pengaruh, bahkan jika mungkin menjadi pemenang. Itulah sebabnya dalam berbagai bentuk kehidupan sering terjadi benturan-benturan atau konflik.

Politik dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1.     Politik teoritis, meliputi keseluruhan dari asas dan ciri-ciri yang khas dan negara tanpa membahas aktifitas dan tujuan yang akan dicapai.

2.     Politik praktis, mempelajari negara sebagai suatu lembaga yang bergerak dengan fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan tertentu, yaitu negara sebagai lembaga yang dinamis.

2. Sistem Politik

            Sistem politik adalah mekanisme sepeprangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan dimensi waktu lampau, kini, dan mendatang.

Klasifikasi sisitem politik adalah sebagai berikut.

a. Sistem politik tradisional yang terdiri atas sisitem politik patrikal, petrimodial,  feodal.

b. Sistem politik antara tradisional dan modern yang disebut dengan sisitem politik kerajaan birokrasi.

c. Sistem politik modern yang terdiri atas sistem politik demokrasi dan sistem politik kediktatoran (otoriter dan totaliter).

Dari segi jumlah partai, sistem politik dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1.     Sistem Satu Partai (One Party System/ Mono Party System)

Hanya terdapat satu partai besar yang berkuasa, sedangkan pertai-partai kecil tidak diakui atau dikesampingkan.

2.     Sistem Dua Partai (Two Party Sistem/ Bi Party Sistem)

Terdapat dua partai yang saling berebut kekuasaan atau dukungan. Jika salah satu partai politik menang dalam pemilu maka akan dapat menguasai pemerintahan, sedangkan partai lain (yang kalah) menjadi oposisi.

3.     Sistem Banyak Partai (Multy Party Sistem)

Terdapat beberapa partai dan setiap partai berjuang untuk memenang-kan pemilu.

Menurut Fred W. Riggs, ada empat institusi utama sistem politik, yaitu sebagai berikut.

a.     Eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan pemerintahan.

b.     Birokrasi, yaitu keseluruhan pejabat negara yang bekerja secara tidak turun temurun di bawah eksekutif.

c.      Legislatif, yaitu suatu majelis yang terdiri atas orang-orang yang memegang jabatan jabatan melalui pemilihan umum untuk menduduki jabatan negara.

d.     Partai Politik, yaitu suatu lembaga yang mengajukan calon-calonnya malalui suatu pemilihan umum untuk menduduki jabatan negara.

3. Budaya Politik

a.     Austin Ranney

Budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahanyang dipegang secara bersama-sama.

b.     Samuel Beer

Buday politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.

c.      Almond dan Verba

Buday politik adalah suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan negara yang ada di dalam sistem itu.

d.     Rusandi Sumintapura

Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

4. Ciri-Ciri Budaya Politik

            Ciri-ciri budaya politik adalah sebagai berikut,

a. Sebagai suatu sistem yang dinamis.

b. Terdapat tingkah laku sosial yang dialokasikan secara otoriatif.

c. Terdapat legitimasi pemerintah.

d. Accountability of system (pertanggung jawaban)

e. Competition (persaingan)

f. Partisipatif (peran serta)

5. Tipe-Tipe Budaya Politik

            a. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan

1)    Budaya Politik Militan

Budaya politik ini menciptakan ketegangan dan dapat menimbulkan konflik, secara otomatis kerja sama tidak akan terjalin.

2)    Budaya Politik Toleransi

Budaya politik ini bersikap netral dan mengkritisi ide-ide orang tanpa mencurigai orang tersebut.

b. Berdasarkan Sikap Terhadap Tradisi dan Perubahan

Ø Budaya Politik Memiliki Sikap Mental Absolut

v Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi.

Ø Budaya Politik Memiliki Sikap Mental Akomodatif

Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

c. Berdasarkan Orientasi Politiknya

Ø Budaya Politik Parokial

Ciri-ciri budaya politik parokial,                                                       

·        Pelaku politik memiliki peran yang banyak.

·        Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional.

·        Anggota masyarakat cenderung tidak emnaruh minat terhadap objek politik yang luas.

·        Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan dalan masyarakat.

Ø Budaya Politik Kaula

Ciri-ciri budaya politik kaula,

·        Masyarakat menyadari otoritas pemerintah sepenuhnya.

·        Kehidupan ekonomi warga negara sudah baik dan tingkat pendidikan relatif maju.

·        Masyarakat bersikap menerima saja keputusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dikoreksi apalagi ditentang.

·        Tidak ada keinginan untuk memberi masukan, tuntunan, atau mengkritisi pemerintah karena masyarakat menganggap dirinya tidak berdaya memengaruhi sistem politik pemerintah.

Ø Budaya Politik Partisipan

Ciri-ciri budaya politk partisipan,

·        Mampu menilai terhadap masalah atau isu politik yang timbul dalam berkehidupan bernegara.

·        Menyadari adanya wewenang atau kekuasaan pemerintah.

·        Memiliki kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya selaku warga negara.

·        Mampu dan berani memberi masukan, gagasan, tuntutan, dan kritik terhadap pemerintah.

·        Memiliki kesadaran untuk taat pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan.

·        Memiliki pengetahuan dan kepekaan yang cukup terhadap masalah atau isu-isu mengenai kehidupan politik negaranya.

6. Manfaat yang Diperoleh dari Memahami Budaya Politik

v Sikap warga negara terhadap sisitem politik akan memengaruhi tuntutan, tanggapan, dukungan, serta orientasinya terhadap sistem politik itu.

v Hubungan antara budaya politik dan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.

7. Partai Politik

Ø Pengertian Partai Politik

·        Carl J. Friedich, berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya.

·        R.H Soltau, berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu politik, dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

·        Sigmund Neumann, berpendapat bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan, serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau glongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Ø Fungsi Partai Politik

·        Sarana komunikasi, yaitu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

·        Sarana sosialisasi politik, yaitu untuk menanamkan sikap dan orientasi terhadap fenomena politik.

·        Sarana rekuitmen politik, yaitu untuk menyeleksi kepemimpinan.

·        Sarana pengatur konflik, yaitu untuk mengatasi perbedaan prinsip yang ada dalam masyarakat.

Ø Tujuan Partai Politik

·        Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945 (alenia keempat).

·        Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila denag menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI.

Ø Klasifikasi Partai Politik

·        Sistem satu partai/ Partai tunggal

Hanya terdapat satu partai besar yang berkuasa, akibatnya pemerintah yang berkuasa menjadi diktator.

·        Sistem dua partai/ Dwipartai

Terdapat dua partai yang saling berebut kekuasaan atau dukungan. Negara dengan sistem dua partai tidak pernah terganggu dengan adanya krisis kabinet contohnya, Amerika Serikat dan Inggris.

·        Sitem Banyak Partai/ Multipartai

Negara dengan sistem banyak partai untuk dapat menyusun suatu pemerintahan yang mendapat dukungan cukup dari dewan perwakilan rakyat.

            Maclver mengutarakan penggolongan partai dalam negara modern,

Ø Golongan Ekstrem Kiri (Partai Komunis Sosialis)

Ø Golongan Kiri (Partai Radikal Liberal)

Ø Golongan Ekstrem Kanan (Partai Reksioner)

Dari segi komposisi dan fungsi keanggotaan partai dibagi menjadi dua jenis,

1. Partai Massa

      Mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota.

2. Partai Kader

      Mementingkan ketaatan organisasi dan disiplinkerja dari anggotanya.

Dari segi sifat dan orientasi partai dibagi menjadi dua jenis,

1. Partai Perlindungan

Memiliki organisasi yang kendor dalam tingkat nasional, meskipun dalam tingkat lokal sering cukup ketat.

2. Partai Ideologi atau Partai Asas

Mempunyai pandangan hidup yang di gariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat.

8. Komunikasi Politik

            Komunikasi politik adalah semua kegiatan dlam sistem politik, memiliki maksud dan tujuan agar aspirasi dan kepentingan politik warga negara diakomodasikan berbagai kebijakan politik.

Fungsi komunikasi politik,

Ø Sebagi salah satu cara penyerahan sejumlah tuntuna dan dukungan masukan dalam suatu politik.

Ø Sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat dalam rangka mobilisasi sosial untuk implementasi tujuan, memperoleh dukungan, memperoleh kepatuhan, dan integritas politik.

Ø Sebagai umpan balik atas sejumlah kebijakan saran pemerintah.

Ø Sebagai sosialisasi kepada masyarakat.

Ø Sebagai kekuatan kontrol sosial yang memelihara idealisme sosial dan keseimbangan politik.

B. Tipe Budaya Politik yang Berkembang di Indonesia

1. Tipe-Tipe Budaya Politik yang Berkembang di Indonesia

Ø Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial berlangsung dlam masyarakat tradisional, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minatterhadap objek-objek politik yang luas.

Ø Budaya Politik Kaula

Anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesa-daran terhadap sistem keseluruhan, terutama dari segi output politik. Anggota masyarakat dapat dikatakan sebagai posisi yang pasif.

Ø Budaya Politik Partisipan

Anggota masyarakat yang aktif dalam kehidupan politik. Budaya politik partisipan merupakan wujud dari budaya demokrasi. Sebab budaya demokrasi memberikan tekanan pada pelaksanaan pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat.

2. Ciri-Ciri Tipe Budaya Politik di Indonesia

a. Hierarki yang Tegar/Ketat

stratifikasi sosial yang hierarkis tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik).

b. Kecenderungan Patronage

Pola hubungan ini bersifat individual. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungan dari basisnya.

c. Kecenderungan Neopatrimonialistik

Artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasional seperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter petrimonial.

 C. Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

1. Pengertian Sosialisasi Politik

Dua hal yang harus diperhatikan dalam sosialisasi politik, yaitu

Ø Sosialisasi berjalan terus-menerus selama hidup seseorang.

Ø Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran ayng langsung ataupun tidak langsung.

Berikut ini pengertian sosialisasi politik menurut beberapa ahli,

v Richard E. Dawson

Sosialisasi politik sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.

v Alfian

Pendidikan  politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasa politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun.

Dari pandangan Alfian, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai proses yang berjalan terus-menerus selama peserta itu hidup.

2. Sosialisasi politk dapat berwujud trasnmisi yang berupa pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasan-perasaan menegenai politik secara tegas.

v Gabriel A. Almond

Sosialisasi politik menunjuk pada proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

v Irvin L. Child

Sosialisasi politik adalah segenap proses dimana individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingakah laku, dituntut untuk mengmebangkan tingkah laku aktualnya yank dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.

v Richard E. Dawson

Sosialisasi politk dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, dan pendangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.

Beberapa definisi tersebut memiliki kesamaan dan secara sama mengetengahkan segi penting sosialisasi, yaitu:

a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar dari pengalaman atau pola-pola aksi.

b. Memberikan indikasi umum hasil beljar tingkah laku individu dan kelompok dalam motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.

c. Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja, tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidupnya.

d. Bahwa sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktifitas sosial dan baik secara eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.

2. Masyarakat Politik

            Masyarakt politik merupakan masyarakat yang di dalamnya terkondisikan persaingan politik antarunsur masyarakat.

Ciri-ciri masyarakat politik antara lain,

v Adanya kesadaran setiap orang selaku anggota masyarakat/kelompok bahwa dirinya merupakan bagian dari lingkup yang bersangkutan.

v Adanya hubungan timbal balik antaranggota dan bersatu dengan anggota lainnya dalam masyarakat itu.

v Adanya faktor pengikat yang dimiliki atau dirasakan bersama oleh anggota masyarakat.

v Memiliki pola perilaku yang sama dan berstruktur.

3. Proses Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

Sarana yang dapat dijadikan sebagai perantara dalam sosialisasi pengembangan budaya politik , yaitu :

a.     Keluarga

Keluaraga merupakan wadah penanaman (sosialisasi) niali-nilai politik yang paling efisien dan efektif. Menurut Easton dan Dennis, proses sosialisasi politik keluarga terhadap anak, yaitu :

1)    Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua dan anak, presiden dan polisi.

2)    Perkembangan pembedaan antara otoritas dan eksternal, yaitu antara pejabat swastadan pejabat pmerintah.

3)    Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang imoersonal, seperti kongres, Mahkamah Agung, dan pemungutan suara.

4)    Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.

b.     Sekolah

Sosialisasi pengembangan budaya politik di sekolah dilakukan melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan (civis edication). Komunitas pelajar dan remaja sebagai pemilih pemula mempunyai potensi yang besar penyumbang suara dalam setiap pemilu.

c.      Partai Politik

Salah satu fungsi dari partai politik adalh memainkan peran sebagi agen sosialisasi politik. Partai politik harus mampu menciptakan image (citra) memperjuangkan kepentingan umum agar mendapat dukungan luas masyarakat.

d.     Kelompok Pertemanan (Pergaulan)

Takott Parson menyatakn kelompok pertemanan tumbuh menjadi agen sosialisasi politik yang sangat penting pada masa anak-anak berada di sekolah menengah atas. Selama periode ini orang tua dan guru di sekolah kehilangan pengarauhnya. Sebaliknya, peranan kelompok-kelompok klik, geng-geng remaja, dan kelompok-kelompok remaja yang lain menjadi semakin penting. Kelompok pertemanan memengaruhi pembentukan orientasi politik individu melalui beberapa cara, yaitu :

·        Kelompok pertemanan adalah sumber sangat penting dari informasi dan sikap-sikap tentang dunia sosial dan politik.

·        Kelompok pertemanan merupakan agen sosialisasi politik sangat penting karena melengkapi anggota-anggotanya dengan konsepsi politik yang lebih khusus tentang dunia politik.

·        Menyosialisasi individu dengan memotivasi atau menekan mereka untuk menyesuaikan diri dengan sikap-sikap dan perilaku yang diterima oleh kelompok.

e.     Pekerjaan

organisasi-organisasi formal maupun non formal yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan, seperti serikat buruh, klub sosial, dan yang sejenisnya merupakan saluran komunikasi dan keyakinan yang jelas.

f.       Media Massa

Media massa, seperti surat kabar, radio, majalah, televisi, dan internet selain memberikan informasi tentang politik, media massa juga menyampaikan nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakatnya.

g.     Kontak-Kontak Politik Langsung

Bila seseorang diabaikan oleh partainya, ditipu oleh polisi, kelaparan tanpa ditolong, mengalami ketidakadilan, atau teraniaya oleh militer, maka pandangan terhadp dunia politik sangat mungkin berubah.

D. Budaya Politik Partisipan

1.    Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Prof. Dr. Miriam Budiarjo, dalam bukunya yang b erjudul “Dasar-Dasar Ilmu Politik” menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencangkup semua kegiatan suka rela melalui keikutsertaan seseorang dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam penetapan kebujaksanaan umum, serta penetapan kebijakan pembangunan nasional.

2.     Bentuk-Bentuk Budaya Politik Partisipan

Sikap dan partisipan mengenai partipasinya dalam budaya politik.

Ø Apatis (sikap masa bodoh), yakni sikap tidak punya minat atau tidak punya perhatian pada orang lain, situasi, gejala-gejala politik, dan sebagainya.

Ø Sinisme, seperti halnya apatis, sisnisme menunjukkan ketidakaktifan/ kepastian seseorang pada gejala-gejala politik yang tejadi. Sinisme cenderung menunjukkan sikap kecongkakan yang buruk terhadap manusia sehingga baik secara pribadi maupun politis, mereka cenderung sinis terhadap aspek tingkah laku politik.

Ø Alianasi, yaitu perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintah masyarakat sertakecenderungan berfikir bahwa pemerintahan dilakukan oleh orang lain, untuk orang lain, serta mengikuti sekumpulan aturan yang tidak adil.

Ø Anomi, hampir sama dengan aliasi, namun anomi lebih cenderung pada perasaan terpisah pada sisitem politik yang ada. Anomi juga bercirikan kebingungan terhadap sistem politik yang ada.

Bentuk partisipasi politik yang lain adalah sebagai berikut,

·        Secara konvensional, yaitu memberikan suara dalam pemilu, terlibat dalam kegiatan kampanye, membuat atau bergabung dengan kelompok kepentingan, menjalin komunikasi dengan elit politik.

·        Secara nonkonvensional, yaitu demonstrasi, mogok (makan, kerja, dan sebagainya), boikot, pembangkangan sipil (perlawana masyarakat tanpa kekerasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan).

3.     Contoh Budaya Politik Partisipan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

a.   Kritis Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Kritisme pada pemilihan presiden dan wakil presiden lebih ditekankan pada kualitas diri calon yang akan dipilih tersebut, baik dari segi visi kenegaraan, kredibilitas moral, amanah, kapabilitas, maupun kebersihan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b.  Kritime dalam Mewujudkan Pemilu Luber dan Jurdil

Ubtuk mewujudkan pemiklu yang luber dan jurdil dioperlukan persyaratan minimal, diantaranya sebagai berikut :

1)    Peraturan perundangan yang mengatur pemilu harus tidak membuka peluang bagi terjadinya tindak kecurangan ataupun menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu.

2)    Peraturan pelaksanaan pemilu yang memuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemilu harus tidak membuka peluang bagi terjadinya kecurangan ataupun menguntungkan sata atau beberapa pihak tertentu.

3)    Badan/lembaga penyelenggara maupun panitia pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah harus bersifat mandiri dan independen.

4)    Partai politik peserta pemilu memiliki kesiapan yang memadai untuk terlibat dalam penyelenggara pemilu, khususnya yang berkaitan dengan kepanitiaan pemilu serta kemampuan mempersiapkan saksi-saksi di tempat pemungutan suara.

5)    Lembaga/organisasi/jaringan pemantau pemilu harus terlibat aktif dalam suatu proses dan thapan pemilu di semua tingkatan di seluruh wilayah pemilihan unutk memantau perkembangan penyelenggaraan pemilu.

6)    Anggota masyarakat luas, baik secara perorangan dan kelompok maupun ynag terhimpun dalam organisasi-organisasi kemsyarakatan harus aktif dalam memantau setiap perkembangan penyelanggaraan pemilu di daerah masing-masing.

7)    Insan pers dan media massa harus memberikan parhatian secara khusus pada setiap penyelenggaraan pemilu.

8)    Memupuk keasadaran politik setiap warga negara supaya semakin sadar akan hak politiknya dalam pemilu.

Semogaaaa Bermanfaat :)